Sri Mulyani Hendak Pergi ke Luar Negeri, Transaksi Janggal Rp349 Triliun di Kemenkeu Tak Selesai

Avatar photo

- Pewarta

Rabu, 12 April 2023 - 11:23 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

INDONESIARAYA.CO.ID – Rapat Kerja antara Komisi III DPR RI dan Komite Nasional Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU), Selasa 11 April 2023, terkait transaksi janggal Rp349 triliun di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak selesai.

Hal tersebut karena Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani hendak pergi ke luar negeri, sementara Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD memiliki agenda lain.

“Rapat kerja dengan PPATK bersama dengan Komite Kordinasi Nasional TPPU tidak selesai, karena Pak Menko ada kegiatan lain, Bu Sri Mulyani juga akan ke luar negeri,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni usai rapat kerja di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa 11 April 2023.

Sedianya, dalam rapat kerja tersebut, masih ada sejumlah anggota Komisi III DPR yang ingin bertanya atau mengemukakan pendapatnya kepada Mahfud MD dan Sri Mulyani.

Baca artikel penting lainnya di media online Terkinipost.com – salah satu portal berita terbaik di Indonesia.

Namun, Sahroni mempersilakan kedua menteri itu untuk tidak memberikan tanggapan atau jawaban karena keterbatasan waktu.

“Karena waktu yang sangat terbatas, Pak Menko ada kegiatan lain, Bu Menteri akan ke luar negeri; jadi Pak Menko dan Bu Sri Mulyani enggak perlu jawab,” kata Sahroni dalam rapat.

Dia menambahkan bahwa rapat pembahasan lanjutan terkait transaksi janggal di Kemenkeu akan disesuaikan lagi dengan agenda kedua menteri yang tergabung dalam Komite TPPU itu.

“Nanti kami atur jadwal rapat selanjutnya agar teman-teman juga dapat keleluasaan menerima jawaban dari Bapak, Ibu di depan,” imbuhnya.

Sahroni berharap dalam rapat lanjutan mendatang, Sri Mulyani dapat memberikan data yang telah ditindaklanjuti terkait transaksi janggal di Kemenkeu.

“Mudah-mudahan ini rapat lanjutan, karena tadi anggota ada yang meminta bagan-bagan baru tentang hasil yang diberikan oleh Bu Menteri; mana saja hasil audit atau keuangan yang sudah diselesaikan oleh Bu Menkeu,” katanya.

Dia mengatakan rapat pembahasan lanjutan terkait transaksi mencurigakan di lingkungan Kemenkeu akan digelar pada masa persidangan DPR RI mendatang.

“Jadi, nanti di rapat lanjutan, mungkin di masa sidang yang akan datang,” kata Sahroni.

Dalam rapat tersebut, Mahfud MD menyebutkan tidak ada perbedaan data antara ketua Komite TPPU dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR pada 29 Maret 2023 dan menkeu dalam RDPU Komisi XI DPR pada 27 Maret 2023.

“Karena berasal dari sumber data yang sama, yaitu data agregat Laporan Hasil Analisis (LHA)/Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Tahun 2009-2023,” kata Mahfud dalam Raker dengan Komisi III DPR RI di Jakarta, Selasa 11 April 2023.

Menurut dia, ada perbedaan yang disebabkan cara klasifikasi dan penyajian data tidak sama.

Keseluruhan LHA/LHP mencapai 300 surat dengan total nilai transaksi agregat Rp349.874.187.502.987,00.

Mahfud juga menyebutkan dari 300 laporan hasil analisis atau laporan hasil pemeriksaan, sebagian di antaranya sudah ditindaklanjuti dan sebagian lainnya masih dalam penyelesaian baik oleh Kemenkeu maupun aparat penegak hukum (APH).

Kemenkeu pun telah menyelesaikan sebagian besar laporan hasil analisis atau laporan hasil pemeriksaan terkait dengan tindakan administrasi terhadap aparatur sipil negara (ASN) Kemenkeu sesuai Ketentuan II Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN juncto PP No. 94 Tahun 2023 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Selain Sri Mulyani dan Mahfud MD, rapat tersebut juga dihadiri Sekretaris Komite TPPU sekaligus Kepala PPATK Ivan Yustiavandana.***

Berita Terkait

Sandra Dewi Bungkam Usai Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah, Diperiksa Kejaksaan Agung Lebih dari 10 Jam
Dalam Wawancara Al Jazeera, Prabowo Tegaskan Komitmen untuk Kesehjahteraan Masyarakat Adat di IKN
Kinerja Afriansyah Noor Diapresiasi oleh UMKM Nahdliyin
Hanya yang Kuat Sampai di Puncak, Presiden Terpilih Prabowo Subianto Bicara Pentingnya Kesetiaan
Wamenaker RI Afriansyah Noor Dianugerahi Gelar Adat oleh LPA Lubuklinggau
Kasus Investasi Fiktif, KPK Tegaskan Direktur Utama Non Aktif PT Taspen Telah Resmi Berstatus Tersangka
Azis Syamsudin Mangkir, Sejumlah Saksi Diperiksa Terkait Kasus Pemerasan di Rutan Cabang KPK
Kejagung Periksa 5 Saksi Baru, Termasuk Direktur CV Semar Jaya, Kasus Korupsi Tata Niaga PT Timah Tbk
Jasasiaranpers.com dan media online ini mendukung program manajemen reputasi melalui publikasi press release untuk institusi, organisasi dan merek/brand produk. Manajemen reputasi juga penting bagi kalangan birokrat, politisi, pengusaha, selebriti dan tokoh publik.

Berita Terkait

Kamis, 16 Mei 2024 - 15:07 WIB

Sandra Dewi Bungkam Usai Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah, Diperiksa Kejaksaan Agung Lebih dari 10 Jam

Senin, 13 Mei 2024 - 10:04 WIB

Dalam Wawancara Al Jazeera, Prabowo Tegaskan Komitmen untuk Kesehjahteraan Masyarakat Adat di IKN

Minggu, 12 Mei 2024 - 00:10 WIB

Kinerja Afriansyah Noor Diapresiasi oleh UMKM Nahdliyin

Jumat, 10 Mei 2024 - 20:31 WIB

Wamenaker RI Afriansyah Noor Dianugerahi Gelar Adat oleh LPA Lubuklinggau

Kamis, 9 Mei 2024 - 16:19 WIB

Kasus Investasi Fiktif, KPK Tegaskan Direktur Utama Non Aktif PT Taspen Telah Resmi Berstatus Tersangka

Kamis, 9 Mei 2024 - 14:56 WIB

Azis Syamsudin Mangkir, Sejumlah Saksi Diperiksa Terkait Kasus Pemerasan di Rutan Cabang KPK

Selasa, 30 April 2024 - 11:26 WIB

Kejagung Periksa 5 Saksi Baru, Termasuk Direktur CV Semar Jaya, Kasus Korupsi Tata Niaga PT Timah Tbk

Senin, 29 April 2024 - 07:18 WIB

Hari Ketiga Pasca Gempa Garut, Sebanyak 267 Rumah Warga Beberapa Wilayah Terdampak Bencana

Berita Terbaru

NASIONAL

Kinerja Afriansyah Noor Diapresiasi oleh UMKM Nahdliyin

Minggu, 12 Mei 2024 - 00:10 WIB