KALIMANTANRAYA.COM – Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar Herti Herawati mengungkapkan, saat ini angka inflasi Provinsi Kalbar berada dibawah angka nasional.
Hal itu, diperkuat lagi dengan keluarnya Kalbar dari peringkat 10 besar daerah dengan inflasi tertinggi.
Sementara secara nasional jelas Herti, untuk inflasi secara nasional hingga September 2023, yakni 2,28 persen.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Tentunya, dengan angka inflasi berada dibawah nasional, pihaknya terus melakukan berbagai upaya agar inflasi semakin turun, diantaranya melalui Gerakan Pangan Murah dan Operasi Pasar.
“Diantara intervensi pemerintah terhadap tekan angka inflasi yaitu dengan Gerakan Pangan Murah (GPM) pada pelaksanaan disandingkan dengan Operasi Pasar Murah Bulog atau dikolaborasikan dengan operasi pasar Disperindag.”
Baca artikel lainnya di sini: Sapu Langit Digital Melayani Jasa Pembuatan Media Online yang Berkualitas dengan Paket Hemat
“Semakin banyak barang yang dijual dengan subsidi dari anggaran kita, masyarakat akan semakin banyak membeli dan menyimpan barang, maka inflasi akan turun,” ujar Herti Herawatim, Selasa 17 Oktober 2023.
Baca Juga:
MAXHUB Bertransformasi dari Peserta Menjadi Pemimpin, Ajukan Dua Standar Internasional IEC yang Baru
SNEC 2026 | EVE Energy Raih Pesanan Lebih dari 67 GWh, Perkuat Posisi di Industri Penyimpanan Energi
AGIBOT Gelar APC 2026 di Indonesia, Percepat Implementasi AI Berwujud Fisik di Pasar Lokal
Herti Herawati menyebut, untuk tahun ini pihaknya menganggarkan 25 kali pelaksanaan GPM.
Salah satunya yang difokuskan di Kota Singkawang Senin (16/10/2023) kemarin.
Disamping itu, pihaknya juga memantau perkembangan harga bahan pokok, terutama beras di Kabupaten Kapuas Hulu mengalami kenaikan.
Begitu juga dengan Kabupaten Sambas, yang notabene daerah lumbung padi mengalami kenaikan harga beras.
Baca Juga:
AICPA dan CIMA Luncurkan Rise2040
MUST Luncurkan Seri Energi Hibrida untuk Berbagai Skenario di SNEC 2026
“Saya juga agak terkejut Sambas kok kenapa? padahal kan Lumbung Beras. Saya sudah perintahkan staf mengecek apa penyebabnya.”
“Kalau Kapuas Hulu kan jelas terhambat distribusi menggunakan Kapal Bandong reguler, karena sungai surut,” pungkas Herti Herawati.***










