KALIMANTANRAYA.COM – Ada upaya mengadu domba di internal PDI Perjuangan terkait dengan isu dukungan Joko Widodo maju menjadi Ketua Umum PDIP pada 2024.
Hal itu disampaikan politikus PDIP yang juga menjabat Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, di Semarang, Minggu, 1 Oktober 2023.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan dan menjadikan Megawati Soekarnoputri sebagai Dewan Pembina.
Usulan itu disampaikan putra sulung Presiden Pertama Indonesia sekaligus kakak Megawati, Guntur Soekarno.
Baca Juga:
Prabowo akan Tingkatkan Kerja Sama Pendidikan dengan Rusia Melalui Beasiswa dan Pelatihan Medis
Menurut Ganjar Pranowo, dirinya dengan Presiden Jokowi merupakan orang partai politik yang memahami bagaimana aturan dan relasi di parpol.
Baca artikel lainnya di sini: PDIP Tanggapi Usulan agar Jokowi Jadi Ketua Umum PDI Perjuangan Gantikan Megawati Soekarnoputri
“(Ide Jokowi Ketum PDIP) itu sebuah ‘kengawuran’ dan imajinasi dari seorang yang tidak mengerti aturan di PDI Perjuangan”.
“Yang tidak mengerti relasi di antara kami di dalam partai, dan sangat sembrono,” ujar Ganjar Pranowo.
Baca Juga:
Kalimantan Media Center Dukung Pilkada 2024 untuk Menangkan Pilkada di Kalimantan Lewat Publikasi
CrowdStrike Sampaikan Permohonan Maaf, Terkait Gangguan Teknologi Informasi Secara Global
Minyak Goreng Subsidi Langka Usai Harga Naik, Puan Maharani: Subsidi Harusnya Ringankan Beban Rakyat
Mengenai suksesi ketua umum, lanjut dia, kongres partai sudah mengaturnya sehingga ide Jokowi merebut tampuk kepemimpinan PDIP itu tidak benar.
Ganjar Pranowo mengajak agar seluruh pendukung Presiden Jokowi konter isu tersebut, agar tidak menjadi bola liar.
“Saya meminta semua mewaspadai adanya penumpang gelap yang ingin menciptakan disharmoni hubungan di tubuh PDIP.”
“Agar siapa pun tidak membuat gerakan yang merusak nama baik seseorang,” kata Ganjar Pranowo.***
Baca Juga:
Rekomendasi Partai Demokrat, Didik Agus Triwiyono dan Gilang Dirga Maju Pilkada Bandung Barat 2024
Thomas Djiwandono Permudah Koordinasi RAPBN Tahun Anggaran 2025, 2 Wamenkeu Bukan Hal Baru